Internet Sehat : Yogyakarta, 16 April 2022

Indonesia, dalam kerangka G20, secara spesifik melalui Digital Economy Working Group (DEWG), secara khusus mengusung tiga pilar, yakni, infrastruktur telekomunikasi, kecakapan literasi digital, serta arus data lintas batas negara yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Ketiga pilar tersebut, tentu saja memiliki sejumlah tantangan tersendiri, mengingat sejumlah kondisi demografis hingga regulasi yang belum memadai di sejumlah sektor terkait.

Pada 25 Maret 2022, ICT Watch, Common Room, dan Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), yang selama ini mengadvokasi isu literasi, keamanan data, serta infrastruktur digital, menyelenggarakan diskusi bertajuk Konsultasi Masyarakat Sipil: Transformasi Digital di Jakarta. Gelaran tersebut merupakan upaya untuk mendiskusikan transformasi digital yang meliputi tiga pilar tersebut.

Dalam rangka memperkaya gagasan, diskusi serupa digelar di Yogyakarta pada Sabtu, 16 April 2022. Pada kesempatan ini, ICT Watch, Common Room, dan ELSAM, berkolaborasi dengan Combine Resource Institution. Sejumlah individu perwakilan organisasi masyarakat sipil Yogyakarta hadir secara tatap muka di Limasan Griya Jagadhaya, Sewon, Bantul. Ada pula peserta yang mengikuti secara daring, baik dari Yogyakarta maupun luar Yogyakarta.

Berbagai argumen dan tanggapan para peserta diskusi akan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan Kertas Posisi Masyarakat Sipil: Tiga Tantangan Utama Transformasi Digital Indonesia, yaitu sebuah dokumen berisi rekomendasi masyarakat sipil dalam menyambut perubahan digital. Organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam diskusi berharap dapat memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia sebagai ruang untuk mendorong penguatan kecakapan digital nasional.

Urgensi Kecakapan Digital

Direktur ICT Watch, Indriyatno Banyumurti menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi ini adalah soal kecakapan atau literasi digital. Hal ini dianggap penting mengingat sebagian besar masyarakat di Indonesia masih berjuang keluar dari tsunami informasi dan teknologi digital. Lelaki yang biasa dipanggil IB ini mengatakan bahwa banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak diimbangi dengan kecakapan digital.

“Padahal menurut kami, kecakapan digital itu adalah prasyarat sebelum menjadi pengguna. Mereka harus bisa berpikir kritis, mereka harus bisa melindungi data pribadi mereka, mereka harus bisa membedakan hoaks atau tidak, dan sebagainya,” terang Indriyatno Banyumurti yang akrab dipanggil IB.

Lalu, bagaimana caranya agar kecakapan digital dapat ditingkatkan? IB menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan advokasi kurikulum dan regulasi terkait literasi digital demi mendorong tumbuhnya masyarakat yang cakap digital. Dia berpendapat bahwa dua hal itulah yang harus segera digarap guna menghadapi transformasi digital. Kurikulum dapat membantu mengatasi kesenjangan akses pengetahuan digital, sementara regulasi adalah jalan menuju meningkatkan jaminan keamanan digital.

Sebagai pegiat yang sudah berkecimpung lama pada isu ini, IB tidak memungkiri bahwa mewujudkan kecakapan digital di Indonesia adalah sebuah tujuan besar yang harus dicapai dengan kerja yang amat keras. Oleh sebab itu, dia bersama para aktivis literasi digital lainnya terus bergerak dan menghimpun lebih banyak lagi orang-orang yang juga fokus mengadvokasi isu ini. Dia berharap agar gerakan advokasi ini menjadi makin kuat seiring dengan makin banyaknya organisasi masyarakat sipil yang terlibat.

“Harapan saya, adanya perumusan kertas posisi ini minimal dapat memengaruhi kebijakan nasional,” tuturnya.

Pemerataan Akses Digital

Minimnya akses digital di Indonesia juga menjadi pokok bahasan serius di tengah euforia menyambut KTT G20 yang bakal digelar di Bali pada November 2022 mendatang. Peneliti muda dari Institute of Governance and Public Affair (IGPA) UGM, Kurnia Effendi mengatakan bahwa buruknya akses infrastruktur maupun pengetahuan digital di Indonesia semakin terungkap di masa pandemi.

Kurnia mengambil contoh praktik Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Menurutnya PJJ yang tidak berjalan dengan lancar selama pandemi adalah akibat dari kesenjangan akses internet dan kecakapan digital. “Menurut saya, yang terpenting adalah akses, baik itu infrastruktur maupun pengetahuan atau kapasitasnya,” jelas Kurnia.

Dia juga mengatakan bahwa meskipun para akademisi seperti dirinya tidak terjun langsung untuk mengupayakan gerakan advokasi literasi digital, namun bukan berarti pihaknya tidak peduli dengan isu transformasi digital. Dia menjelaskan bahwa para akademisi dapat berkontribusi melalui riset. Hasil-hasil riset itulah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan advokasi bahkan basis untuk menentukan kebijakan.