Pemberdayaan Literasi Digital pada saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) juga memiliki peran di dalamnya. Hal ini dibahas lebih lanjut oleh WSIS Forum 2023 bertemakan Kepentingan Multistakeholder untuk Pemberdayaan Inisiatif Literasi Digital.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 16 Maret 2023 dihadirkan oleh para narasumber dari berbagai kemitraan, antara lain adalah Dio Herdiawan Tobing (World Benchmarking Alliance) dan Ida Ayu Prasasti (ICT Watch), Mei Lin Fung (People-Centered Internet), serta dimoderatori oleh Morten Meyerhoff Nielsen (United Nations University).
Berbicara mengenai tantangan digital literasi masyarakat yang baru mencapai setengah dari target yang ada. Mei Ling Fung (People-Centered Internet), menuturkan dalam konteks literasi digital di Indonesia, tentunya masyarakatnya perlu memiliki ketahanan diri yang sangat tinggi. Indonesia memiliki masyarakat yang tersebar di sekitar 16 ribu pulau. Penting bagi masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dengan belajar dari orang di sekitarnya. Sehingga mereka dapat menjawab tantangan di ruang digitalnya sendiri. Mulai dari mendapatkan akses untuk pendidikan, mendapatkan informasi, dan sebagainya.
Mei Ling Fung juga menjelaskan, bahwa sekarang ini eranya tidak hanya masyarakat menjadi konsumen di dunia digital, tetapi menjadi produsen atau menghasilkan kreativitas dan inovasi konten. Bukan hanya akses, tetapi bagaimana mereka pun terampil menjawab tantangannya sendiri. Dengan begitu, literasi digital menjadi kunci untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ada pada masyarakat.
Ida Ayu Prasasti, Program Director ICT Watch, juga menyambut pernyataan Mei Ling Fung. Kali ini, ia memaparkan empat tantangan yang dialami perempuan Indonesia di tengah ruang digital. Tantangan tersebut di antaranya Kekerasan Berbasis Gender Online, Ketimpangan Literasi Digital, Kesenjangan Pendapatan, dan Keterbatasan Daya Beli Kuota Internet.
Misalnya saja pada tantangan KBGO, Sasti mengatakan bahwa kasus KBGO yang dialami perempuan meningkat setiap tahunnya. Perempuan yang terdampak pun bisa saja mengalami trauma ketika mengakses internet. Selain itu, ketimpangan literasi digital di kalangan perempuan juga perlu menjadi perhatian. Perempuan perlu mendapatkan akses untuk meningkatkan kapasitas di dalam dirinya di tengah kesibukannya melakukan urusan domestik. Tak ada salahnya juga memberikan izin bagi perempuan yang ingin membawa anaknya ketika melakukan workhshop.
“Selain itu, adanya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi tantangan ini. Perempuan rata-rata hanya menghasilkan Rp 2.437.727 per bulan. Jadi tentu saja, ini akan mempengaruhi permasalahan perempuan di dunia digital tadi, karena ini akan menyebabkan mereka sulit membeli kuota internet,” ungkap Sasti dalam WSIS Forum 2023.
Masih seputar literasi digital, Dio Herdiawan Tobing (World Benchmarking Alliance) menjelaskan transformasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah sehingga kebijakan publik perusahaan. Dio memahami bahwa kebijakan publik dan literasi digital untuk transformasi digital ini merupakan privilege karena tidak semua orang memiliki akses untuk menggunakan internet. Sehingga, pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat ruang digital lebih setara. Sasti sepakat, ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan sebuah program inisiatif yang dapat menguntungkan tiap-tiap negara. Maka penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kapasitas terkait ekonomi digital dan literasi digital.
ICT Watch secara multistakholder memberikan pendekatan yang berbeda mengenai digital literasi yang lebih difokuskan kepada apa yang masyarakat butuhkan untuk mencapai inklusi literasi digital. Termasuk pelatihan-pelatihan kepada konten kreator, memasok edukasi literasi digital di kalangan organisasi profesi dengan materi yang mereka butuhkan. Tentunya, pelatihan ini dekat dengan kegiatan mereka sehari-hari.
Maka dari itu, masyarakat, komunitas, CSO, bagkan pemerintah sebagai regulator memberikan peraturan bagi perusahaan-perusahan juga memberikan peran besar dalam menciptakan ruang digital yang lebih inklusif. (sbn/mnd)
Tonton diskusi lengkap Kemitraan Multistakeholder untuk Pemberdayaan Inisiatif Literasi Digital di WSIS 2023 pada video berikut ini:
