Microsoft telah meminta teknologi pengenalan wajah untuk diatur oleh pemerintah dengan sebuah undang-undang yang mengatur penggunaan yang dapat diterima. Dalam posting blog di situs web perusahaan pada hari Jumat yang lalu presiden Microsoft Brad Smith menyerukan adanya komisi ahli kongres bipartisan untuk melihat kemungkinan untuk mengatur teknologi tersebut di AS.
Smith mengatakan bahwa ampaknya sangat penting untuk membuat aturan pemerintah tentang teknologi pengenalan wajah, mengingat konsekuensi luas dan potensi penyalahgunaannya. Tanpa pendekatan yang bijaksana, otoritas publik dapat mengandalkan pada pendekatan teknologi yang salah atau bias untuk memutuskan siapa yang harus melacak, menyelidiki atau bahkan menangkap kejahatan dengan teknologi pengenalan wajah.
Microsoft merupakan perusahaan teknologi besar pertama yang memberikan peringatan serius tentang teknologi yang semakin diandalak untuk mengenali wajah seseorang dari foto atau melalui kamera tersebut. Pada bulan Mei, kelompok-kelompok kebebasan sipil AS telah meminta Amazon untuk menghentikan penawaran layanan pengenalan wajah kepada pemerintah dan memperingatkan Amazon bahwa perangkat lunak dapat digunakan untuk menargetkan para imigran dan orang kulit berwarna secara tidak adil.
Sementara itu Smith menyebut beberapa penggunaan teknologi positif dan berpotensi jauh seperti mencari anak yang hilang atau mengidentifikasi seorang teroris, namun dia mengatakan aplikasi potensial lainnya yang bisa menimbulkan penyalahgunaan yang serius. Ia memberikan gambaran tentang pelacakan pemerintah di mana-mana digunakan selama sebulan terakhir tanpa izin atau pengetahuan publik.
Dia mengatakan Microsoft, yang memasok pengenalan wajah untuk beberapa bisnis, telah menolak beberapa permintaan pelanggan untuk menyebarkan teknologi dalam situasi yang melibatkan risiko hak asasi manusia. Seorang juru bicara Microsoft menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang peluang apa yang dilewati perusahaan karena masalah etika tersebut. Smith juga membela kontrak perusahaan dengan US Immigration and Customs Enforcement, mengatakan kontrak tersebut tidak melibatkan teknologi pengenalan wajah.
Sumber: The Guardian
