Internet Sehat : Pemerintah Australia telah mengumumkan akan memaksa perusahaan media sosial untuk mengungkapkan identitas pengguna yang memposting materi yang dianggap memfitnah.

Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan bahwa undang-undang (baru) tersebut direncanakan sebagai cara untuk menciptakan kekuatan membuka kedok troll anonim online.

Efek dari undang-undang yang direncanakan adalah menempatkan jejaring sosial pada posisi hukum yang sama dengan penerbit, yaitu bertanggung jawab atas materi apa pun yang mereka bawa jika itu mencemarkan nama baik, bahkan jika itu ditulis oleh pihak ketiga.

Siaran pers Perdana Menteri Australia memperingatkan bahwa troll anonim akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikatakan di online. Perusahaan teknologi besar te;lah dan sedang diberitahu untuk melepaskan perisai anonimitas atau dimintai pertanggungjawaban atas apa yang publikasikan.

Dokumen itu selanjutnya menjelaskan bahwa jika perusahaan media sosial mengungkapkan identitas pengguna yang telah membuat komentar yang diduga mencemarkan nama baik, siapa pun yang memposting materi yang diperebutkan dapat menjadi subjek tindakan pencemaran nama baik daripada perusahaan.

Bagaimana perusahaan media sosial akan dibuat untuk mengidentifikasi pengguna tidak dijelaskan, juga belum ada RUU yang akan menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut akan beroperasi, tetapi draf paparan undang-undang dijanjikan dalam minggu mendatang dalam proses konsultasi.

Dalam wawancara akhir pekan, para menteri tidak memberikan penjelasan apakah RUU itu akan memaksa operator media sosial untuk mengumpulkan atau memvalidasi data kontak.

Apakah RUU tersebut akan berlaku untuk akun media sosial yang ada juga tidak dapat dijelaskan, seperti bagaimana perusahaan media sosial dapat diperlakukan jika pengguna memberikan informasi kontak palsu atau membiarkan detail kontak hilang seiring waktu. Perusahaan media sosial, pada saat penulisan, bungkam tentang masalah ini.

Sumber : The Register

Sumber Foto : GlobalNews CA