Pencarian terhadap laptop dan telepon seluler wisatawan di perbatasan AS meningkat hampir empat kali lipat sejak 2015. Pencarian tersebut sering tanpa jaminan dan karena  hal tersebut tidak konstitusional. Gugatan oleh kelompok hak digital mengatakan bahwa agen perbatasan berusaha untuk menegakkan hukum di luar bidang bea cukai dan imigrasi. Namun, para pejabat AS mengatakan agen-agen itu memang memiliki kewenangan investigasi yang luas. Terdapat 33.295 pencarian perangkat wisatawan di tahun finansial 2018.

Pencarian terhadap ponsel dan laptop dilakukan karena berbagai alasan, termasuk pengumpulan data intelijen, penegakan pajak dan investigasi kriminal menurut kelompok hak asasi manusia EFF dan American Civil Liberties Union (ACLU) yang mengajukan gugatan. Tidak hanya hal tersebut, pencarian juga diduga menyasar teman, kerabat, atau kolega pelancong yang ditargetkan untuk pencarian sering diminta untuk menyerahkan perangkat mereka.

ACLU dalam sebuah pernyataa mengatakan bahwa pemerintah AS tidak dapat menggunakan dalih perbatasan untuk melanggar Konstitusi. Namun, instansi pemerintah tampaknya mengambil pandangan yang berbeda tentang situasi tersebut. Dalam pengajuan pengadilan, seorang pejabat Immigration and Customs Enforcement (ICE) mengatakan bahwa mungkin dalam penyelidikan penipuan, satu bisnis mungkin ingin melaporkan pesaing mereka karena terlibat dalam praktik bisnis curang. Hal itu akan menjadi faktor yang mungkin membuat agen curiga terhadap pencarian perbatasan.

Pencarian tanpa surat perintah di perbatasan AS telah ditantang di pengadilan sebelumnya dan ditegakkan. Edin Omanovic dari Privacy International mengatakan bahwa konstitusi jelas melindungi hak semua orang di AS, bukan hanya warga negara. Otoritas AS harus benar-benar dan paling tidak memiliki semacam kecurigaan dan surat perintah sebelum menjelajahi perangkat orang lain.

Sumber: BBC

Sumber Foto: The New Media