Program Rudal Korea Utara Didanai Mata Uang Kripto Curian

Internet Sehat : Serangan siber yang dilakukan oleh Korea Utara telah mencuri mata uang kripto senilai jutaan dolar untuk mendanai program misil negara tersebut. Hal ini diungkapkan oleh laporan PBB yang dibagi ke media. Antara tahun 2020 dan pertengahan 2021, para penyerang siber mencuri lebih dari 50 juta dollar AS aset digital, menurut temuan para penyelidik.

Menurut para penyidik, serangan semacam itu merupakan sumber pendapatan penting untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang. Temuan itu dilaporkan diserahkan kepada komite sanksi PBB pada hari Jumat. Serangan siber menargetkan setidaknya tiga pertukaran mata uang kripto di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

Laporan tersebut juga merujuk pada penelitian yang diterbitkan bulan lalu oleh perusahaan keamanan Chainalysis yang menyatakan bahwa serangan siber Korea Utara dapat menjaring aset digital senilai 400 juta dollar AS tahun lalu. Pada tahun 2019, PBB melaporkan bahwa Korea Utara telah mengumpulkan sekitar 2 miliar dollar AS untuk program senjata pemusnah massalnya dengan menggunakan serangan siber yang canggih.

Korea Utara telah dilarang oleh Dewan Keamanan PBB untuk melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan rudal balistik. Namun laporan PBB mengatakan bahwa meskipun sanksi melumpuhkan, Korea Utara telah mampu terus mengembangkan infrastruktur nuklir dan rudal balistiknya. Korea Utara juga terus mencari materi, teknologi, dan pengetahuan di luar negeri, termasuk melalui sarana siber dan penelitian ilmiah bersama.

Pemantau sanksi mengatakan telah terjadi percepatan yang nyata dari pengujian rudal oleh Pyongyang. AS mengatakan pada hari Jumat minggu lalu bahwa Korea Utara melakukan sembilan uji coba rudal bulan Januari 2022. DPRK menunjukkan peningkatan kemampuan untuk penyebaran cepat, mobilitas luas (termasuk di laut), dan peningkatan ketahanan pasukan misilnya.

Pada hari Jumat, China dan Rusia menolak untuk menandatangani pernyataan yang mengutuk proliferasi peluncuran rudal Korea Utara. Pada hari Minggu 7/2), AS mengumumkan bahwa perwakilan khusus untuk Korea Utara akan bertemu dengan pejabat Jepang dan Korea Selatan akhir pekan ini untuk membahas situasi tersebut.

Laporan PBB juga menemukan bahwa situasi kemanusiaan di Korea Utara terus memburuk. Dikatakan ini kemungkinan merupakan hasil dari keputusan negara itu untuk menutup perbatasannya selama pandemi. Kurangnya informasi dari Korea Utara membuat sulit untuk menentukan berapa banyak penderitaan yang disebabkan oleh sanksi internasional.

Sumber : BBC