Salah satu pemerintahan yang tengah giat menyelidiki penggunaan internet oleh warganya adalah Turki. Baru-baru ini Turki telah memblok akses TOR dan beberapa waktu yang lalu pemerintahan Turki menyelidiki 10.000 orang di media sosial karena dicurigai menggunakan media sosial untuk mendukung terorisme. Hal ini diungkapkan oleh kementerian dalam negeri Turki.
Sebanyak 10 ribu orang tersebut dituduh karena menghina pejabat pemerintah secara online atau apa yang disebut kementerian dalam negeri Turki sebagai aktivitas yang terkait teror di internet. Kementerian dalam negeri Turki juga mengatakan bahwa mereka tengah melakukan perang melawan terorisme yang sedang gencar-gencarnya dibawa ke di media sosial.
Pihak berwenang Turki dilaporkan telah menangkap sebanyak 3.710 orang untuk ditanyai dalam enam bulan terakhir. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.656 orang telah resmi ditahan dan 84 masih dalam penyelidikan.
Turki merupakan negara yang sangat sering melakukan pemblokiran akses akhir-akhir ini. Akses ke situs media sosial seperti Twitter dan Facebook sering diblokir di Turki, terutama setelah pemboman. Kelompok pemantau internet percaya pemadaman akses dirancang untuk memblokir penyebaran propaganda militan. Turki menyangkal tuduhan tersebut dan menyalahkan lonjakan dalam penggunaan internet (traffic) setelah terjadinya peristiwa besar dalam beberapa waktu terakhir sebagai alasan terjadinya pemblokiran. Akses internet sangat terganggu setelah duta besar Rusia untuk Turki ditembak mati pada hari Senin yang lalu.
Laporan lain mengisyaratkan bahwa Twitter dan YouTube juga melambat sejak hari Kamis yang lalu seketika sebuah video menunjukkan dua tentara Turki dibakar hidup-hidup oleh pengikut ISIS. Aktivis dan kekuatan asing telah menyatakan kekhawatiran mereka secara berulang tentang adanya penindasan di Turki sejak musim panas yang lalu.
Setelah kudeta gagal untuk menggeser Presiden Recep Tayyip Erdogan pada bulan Juli, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan keadaan darurat dan mulai membersihkan pejabat, tentara, guru, polisi dan hakim yang dianggap sebagai anti-pemerintah. Kritikus mengatakan presiden Presiden Recep Tayyip Erdogan menggunakan keadaan darurat untuk memperketat cengkeraman kekuasaannya dan melumpuhkan lawan. Sejak kudeta, lebih dari 150 media telah ditutup dan 140 wartawan ditangkap. Pada bulan November, lebih dari 125.000 pegawai negeri telah dipecat atau ditangguhkan.
Sumber: BBC
