Literasi Digital

Twitter Hapus 20 Ribu Akun Palsu yang Terkait dengan Pemerintah Arab Saudi, Serbia, Honduras, Indonesia dan Mesir

Pada hari Kamis minggu lalu, Twitter telah menghapus 20.000 akun palsu yang dikaitkan dengan pemerintah Serbia, Arab Saudi, Mesir, Honduras dan Indonesia karena melanggar kebijakan Twitter dan upaya yang ditargetkan untuk merusak pembicaraan publik.

Yoel Roth, kepala integritas situs Twitter mengatakan penghapusan akun tersebut adalah bagian dari  pekerjaan Twitter untuk mendeteksi dan menyelidiki operasi informasi yang didukung negara.

Dari akun yang dihapus tersebutm, sebanyak 8.558 dikaitkan dengan partai Progresif Serbia (SNS) yang mana presiden Serbia saat ini Aleksandar Vučić berasal dari partai tersebut. Akun-akun tersebut telah memposting lebih dari 43 juta tweet yang memperkuat liputan berita positif dari pemerintahan Vučić dan menyerang lawan politiknya.

Twitter juga menghapus jaringan 5.350 akun yang terhubung ke monarki Arab Saudi yang beroperasi di Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab. Bersama-sama mereka telah mentweet 36,5 juta kali memuji kepemimpinan Saudi atau mengkritik Qatar dan aktivitas Turki di Yaman.

Penghapusan akun tersebut adalah usaha Twitter dalam mengikuti  saran dari Stanford Internet Observatory, yang mengatakan bahwa jaringan tersebut juga menghasilkan tweet yang mendukung panglima perang Libya Khalifa Haftar.

Jaringan Mesir yang terpisah dari 2.541 akun yang terhubung dengan surat kabar El Fagr yang pro pemerintah, juga dihapus. Twitter mengatakan bahwa akun palsu telah digunakan untuk memperkuat pesan penting dari Iran, Qatar dan Turki. Twitter juga menghapus lebih dari 3.000 akun yang telah dilacak terkait dengan seorang staf yang bekerja untuk presiden Honduras, Juan Orlando Hernández.

Menindaklanjuti laporan oleh wartawan investigasi di Bellingcat, Twitter mengatakan telah menghapus 795 akun palsu yang mempromosikan pemerintah Indonesia dan menargetkan gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Twitter telah membersihkan jaringan akun palsu yang didukung negara sejak mendapat kecaman karena digunakan sebagai kendaraan untuk disinformasi.

Sumber: The Guardian

Similar Posts