Kelompok korban balas dendam porno atau revenge porn mantakan bahwa undang-undang balas dendam porno tidak berfungsi. Undang-undang yang mencakup apa yang disebut balas dendam porno tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan polisi masih membutuhkan lebih banyak pelatihan (untuk menegakkan undang-undang tersebut).

Sophie Mortimer dari bantuan Revenge Porn mengatakan bahwa korban seharusnya diperlakukan anonim dan undang-undang perlu memasukkan ancaman untuk berbagi gambar (porno korban). Statistik dari 19 kepolisian di Inggris dan Wales mengungkapkan penyelidikan polisi telah naik dua kali lipat dalam empat tahun terakhir, tetapi jumlah yang dipenjara menurun. Dewan Kepala Kepolisian Nasional mengatakan bahwa kepolisian menangani kejahatan tersebut dengan sangat serius.

Balas dendam porno, berbagi gambar atau video pribadi atau seksual seseorang tanpa persetujuan mereka menjadi kejahatan di Inggris dan Wales pada April 2015. Undang-undang serupa kemudian diperkenalkan di Irlandia Utara dan Skotlandia

Angka-angka dari 19 dari 43 pasukan polisi di Inggris dan Wales menunjukkan jumlah dugaan kasus yang diselidiki oleh petugas meningkat dua kali lipat dalam empat tahun terakhir, yaitu dari 852 kasus pada 2015-16 menjadi 1.853 pada 2018-19. Namun, angka-angka tersebut juga mengungkapkan bahwa jumlah putusan hukum turun 23%, dari 207 menjadi 158 selama periode yang sama.

Balas dendam saat ini dikategorikan sebagai kejahatan komunikasi yang berarti para korban tidak akan disebutkan namanya. Pada tahun lalu, lebih dari sepertiga korban memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini. Beberapa mengatakan bahwa karena mereka tidak diberikan anonimitas, sementara yang lain mengutip kurangnya dukungan polisi.

Sumber: BBC

Sumber Foto: The Telegraph