Empat perusahaan yang mengembangkan skema verifikasi usia untuk situs pornografi di internet di Inggis menginginkan ganti rugi setelah pemerintah Inggris membatalkan gagasan tersebut. Rencana verifikasi usia akan memaksa situs web dewasa untuk memverifikasi usia pengguna atau mengalami pemblokiran di Inggris.
Sekretaris Kebudayaan Inggris, Baroness Morgan membatalkan skema tersebut pada Oktober 2019 di tengah gelombang kekhawatiran privasi. Empat perusahaan, yaitu AgeChecked, VeriMe, AVYourself dan AVSecure meminta ganti rugi lebih dari 3 juta pound dari pemerintah. Mereka juga telah mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Tinggi untuk meninjau keabsahan keputusan menghentikan skema verifikasi usia tersebut.
Blok porno merupakan sebuah skema untuk menghentikan anak-anak tersandung pornografi di internet. Skema ini akan membuat situs web perlu melakukan memverifikasi usia pengunjung. Namun, bagaimana mereka akan melakukan hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam proposal.
Pada awalnya, badan amal anak-anak, NSPCC menyambut baik proposal tersebut. Menurut mereka paparan pornografi dapat merusak pandangan anak muda tentang seks, citra tubuh, dan hubungan yang sehat. Namun, kritikus memperingatkan bahwa banyak anak di bawah 18 tahun akan merasa relatif mudah untuk melewati batasan atau mencari pornografi di platform yang tidak tercakup oleh rencana, seperti Reddit atau Twitter. Selain itu ada juga masalah privasi karena situs web mungkin meminta pengguna untuk memberikan ID seperti paspor atau SIM yang dapat diekspos dalam pelanggaran data.
Kepala eksekutif dan pendiri AgeChecked, Alastair Graham, mengklaim kekhawatiran itu tidak berdasar. Menurutnya verifikasi usia mengembangkan teknologi untuk menjamin privasi dan keamanan data bagi konsumen, mematuhi standar baru yang dibuat oleh British Standards Institution. AgeChecked menyediakan verifikasi usia anonim dan tidak menyimpan data pribadi apa pun. Steve Winyard, chief marketing officer di AVSecure, mengklaim pemerintah prihatin dengan perhatian media yang negatif menjelang pemilihan umum pada 2019.
Open Rights Group, organisasi berbasis di Inggris yang mengkampanyekan hak-hak digital memperingatkan bahwa basis data preferensi pornografi akan membahayakan privasi. Jim Killock, direktur eksekutif Open Rights Group mengatakan pemerintah melakukan hal yang bertanggung jawab dengan mengabaikan rencana tersebut.
Sumber: BBC
