Internet Sehat: Amnesty International mengatakan bahwa Facebook dan Google telah membantu pemerintah Vietnam dalam menyensor kritik dan menekan perbedaan pendapat di Vietnam.
Dalam laporan baru, kelompok tersebut menuduh raksasa teknologi, Facebook dan Google terlibat jauh dengan memblokir konten yang dianggap kritis terhadap pihak berwenang (pemerintah Vietnam).
Otoritas Vietnam memiliki reputasi untuk membatasi kebebasan berbicara. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa blogger telah dipenjara karena menerbitkan artikel yang mengkritik negara komunis tersebut.
Ming Yu Hah, wakil regional Amnesty International mengatakan bahwa dalam dekade terakhir, hak atas kebebasan berekspresi tumbuh subur di Facebook dan YouTube di Vietnam. Namun belakangan ini, pihak berwenang mulai berfokus pada ekspresi online yang damai sebagai ancaman eksistensial bagi rezim.
Ia menambahkan bahwa sekarang platform Facebook dan YouTube telah menjadi perburuan sensor, pasukan cyber militer dan troll yang disponsori negara. Platform itu sendiri tidak hanya membiarkan hal itu terjadi, tetapi mereka semakin terlibat.
Laporan setebal 78 halaman Amnesty didasarkan pada lusinan wawancara dengan pembela hak asasi manusia dan aktivis, termasuk mantan tahanan, pengacara, dan penulis. Para aktivis mengklaim bahwa konten mereka yang diposting di Facebook dan YouTube, milik Google, semakin diblokir di Vietnam.
Dalam satu contoh, jurnalis lepas Truong Chau Huu Danh memposting di Facebook tentang dugaan skandal korupsi di Vietnam, tetapi kemudian diberi tahu bahwa postingannya telah dibatasi di Vietnam karena pembatasan hukum lokal. Dia tidak diberi cara untuk membantah pembatasan tersebut.
Facebook mengumumkan pada bulan April akan secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap permintaan pemerintah Vietnam untuk menghapus konten. Sejak itu, berapa kali platform media sosial Facebook membatasi konten di Vietnam telah meningkat sebesar 983%, dari 77 pada paruh kedua tahun 2019 menjadi 834 pada paruh pertama tahun 202.
YouTube menerima 74 permintaan untuk menghapus kritik pemerintah pada paruh kedua tahun 2019, naik dari 44 pada paruh pertama tahun ini, permintaan ini termasuk permintaan untuk menghapus lebih dari 3.000 video YouTube yang mengkritik partai dan pemerintah.
Kelompok hak asasi manusia juga mencatat bahwa unit militer pasukan siber dan pasukan troll dari sukarelawan Partai Komunis secara aktif mengganggu aktivis hak asasi manusia di platform media sosial.
Sumber : BBC
Yuk belajar Privasi, Gratis di Galeri Privasi
