Internet Sehat : Konten daring yang menyesatkan dan berbahaya tentang Covid-19 telah menyebar secara keji karena Inggris masih kekurangan undang-undang untuk mengatur media sosial. Hal ini dikatakan oleh kata kelompok anggota parlemen yang berpengaruh di parlemen Inggris.
The Digital, Culture, Media and Sport Committee Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk menerbitkan rancangan salinan undang-undang yang dijanjikan pada musim gugur nanti. Hal tersebut terjadi karena Online Harms Bill mungkin tidak akan berlaku setidaknya sampai 2024.
Pimpinan kelompok berpengaruh di parlemen Inggris mengatakan perusahaan teknologi tidak bisa dibiarkan mengatur diri mereka sendiri. Julian Knight, yang menjadi pimpinan kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka masih mengandalkan hati nurani perusahaan media sosial (karena kurangnya undang-undang yang bisa mengatur media sosial).
Dalam laporannya, The Digital, Culture, Media and Sport Committee mengatakan prihatin bahwa undang-undang yang tertunda tidak akan menangani bahaya yang disebabkan oleh informasi yang salah dan penyebaran informasi yang salah tentang penyembuhan virus coronavirus palsu, teknologi 5G, dan teori konspirasi lainnya yang terkait dengan pandemi.
Knight mengatakan para pemain utama seperti Facebook, Twitter dan pemilik YouTube, Google sekarang harus dipakasa untuk berbuat lebih banyak untuk mengatur platform mereka. Ia juga mengklaim model bisnis perusahaan media sosial yang berfokus pada iklan telah mendorong penyebaran informasi yang salah dan memungkinkan aktor jahat untuk menghasilkan uang dari konten emosional, terlepas dari kebenarannya.
Facebook telah menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan kesalahan informasi yang berbahaya dan telah menghapus ratusan ribu posting termasuk penyembuhan palsu, klaim bahwa coronavirus tidak ada, klaim bahwa virus Corona disebabkan oleh koneksi 5G atau klaim yang mengatakan social distancing tidak efektif untuk menangani sebaran virus Corona.
YouTube mengatakan bahwa mereka memiliki kebijakan yang jelas seputar mempromosikan informasi yang salah di YouTube, dan memperbarui kebijakannya untuk memastikan bahwa konten pada platform selaras dengan panduan NHS dan WHO.
Sementara Twitter mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah melindungi kesehatan percakapan publik. Hal ini berarti memunculkan informasi kesehatan masyarakat yang otoritatif dan kualitas tertinggi serta konten dan konteks yang paling relevan terlebih dahulu.
Laporan The Digital, Culture, Media and Sport Committee juga mencantumkan beberapa kelompok utama yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang salah secara online. Mereka termasuk aktor negara, termasuk Rusia, Cina dan Iran, kelompok Negara Islam (ISIS), kelompok sayap kanan di AS dan Inggris, dan scammers. Untuk berbagai alasan, individu juga berkontribusi dengan menyebarkan informasi palsu dan ide-ide tentang pengobatan palsu kepada orang lain secara online selama pandemi.
Sumber: BBC
Sumber Foto : CBS 42
