Internet Sehat : Ponsel enam pembela hak asasi manusia Palestina, beberapa di antaranya bekerja untuk organisasi yang baru-baru ini dan secara kontroversial dituduh oleh Israel sebagai kelompok teroris, telah diretas oleh spyware canggih yang dibuat oleh NSO Group.
Investigasi oleh Front Line Defenders (FLD), sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Dublin, menemukan bahwa ponsel Salah Hammouri, seorang pembela hak dan pengacara Palestina yang status kependudukannya di Yerusalem telah dicabut, dan lima lainnya diretas menggunakan Pegasus, Spyware NSO. Peretasan ditemukan telah terjadi sejak Juli 2020.
Temuan FLD dikonfirmasi secara independen dengan keyakinan tinggi oleh pakar teknisi di Citizen Lab dan lab keamanan Amnesty International, otoritas terkemuka dunia dalam peretasan semacam itu.
Pengungkapan itu kemungkinan akan memicu kritik lebih lanjut terhadap keputusan Israel baru-baru ini untuk menargetkan aktivis hak asasi manusia Palestina.
Pakar hak asasi manusia PBB menyebut penunjukan kelompok tersebut sebagai organisasi teror sebagai serangan frontal terhadap gerakan hak asasi manusia Palestina dan hak asasi manusia di mana-mana, dan mengatakan itu tampaknya mewakili penyalahgunaan penggunaan undang-undang anti-terorisme oleh otoritas Israel.
Investigasi oleh Guardian dan media lainnya telah menemukan beberapa kasus pemerintah menggunakan spyware NSO untuk menargetkan jurnalis dan pembela hak asasi manusia yang dianggap sebagai ancaman, seringkali oleh rezim otokratis seperti Arab Saudi.
Target di masa lalu termasuk tunangan dan istri jurnalis yang terbunuh Jamal Khashoggi, serta Carine Kanimba, putri pembangkang Rwanda yang dipenjara, Paul Rusesabagina. NSO mengatakan sedang menyelidiki semua tuduhan penyalahgunaan dan bahwa teknologinya dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah untuk memerangi terorisme dan kejahatan serius lainnya.
Kasus enam warga Palestina juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana Israel sendiri dapat menggunakan spyware untuk menargetkan kritik terhadap pemerintah atau pihak lain yang dianggap mengancam negara.
Sumber : The Guardian
