Internet Sehat : Pemerintah Kuba telah memperkenalkan peraturan baru tentang penggunaan media sosial dan internet, yang menurut para kritikus ditujukan untuk meredam perbedaan pendapat. Dekrit itu diterbitkan setelah protes anti-pemerintah terbesar yang melanda pulau yang dikelola pemerintahan komunis dalam beberapa dekade.
Sebelumnya selama demonstrasi anti-pemerintah yang meluas, orang-orang menggunakan media sosial untuk berbagi rekaman demonstrasi dan membangkitkan semangat para pendukung.
Namun dengan adanya dekrit tersebut aksi tersebut bisa dimasukkan kepada tindakan menghasut yang mengubah ketertiban umum dan diakui sebagai kejahatan. Pemerintah Kuba juga memerintahkan penyedia internet untuk memotong akses kepada mereka yang menyebarkan berita palsu atau merusak citra negara.
Dekrik diterbitkan di surat kabar Gaceta Oficial lebih dari sebulan setelah ribuan orang Kuba turun ke jalan untuk menunjukkan kemarahan yang jarang kepada pemerintah Komunis. Protes, yang dimulai di kota kecil San Antonio de los Baños, tampaknya tidak memiliki penyelenggara formal, tetapi tampaknya telah diselenggarakan melalui forum komunitas online.
Mereka dengan cepat menyebar ke seluruh negeri setelah siaran langsung di Facebook tentang orang-orang yang menghadiri pawai dadakan di San Antonio dibagikan secara luas. Akses ke internet seluler di Kuba baru diperkenalkan pada Desember 2018, tetapi telah memberi warga Kuba kemampuan untuk mendapatkan berita dari sumber selain media yang dikendalikan negara.
Namun, jaringan telekomunikasi Kuba tetap berada di bawah kendali negara dan dalam beberapa jam dan hari setelah protes, pengguna menemukan bahwa mereka tidak dapat mengakses Facebook, WhatsApp, Instagram atau Telegram.
Direktur Netblocks, sebuah perusahaan pemantau internet yang berbasis di London, mengatakan kepada kantor berita Associate Press pada saat itu bahwa pemadaman oleh pemerintah Kuba tampaknya merupakan tanggapan terhadap protes yang dipicu media sosial tersebut.
Para pejabat Kuba mengatakan dekrit baru itu bertujuan untuk menjaga warga Kuba aman dari kejahatan dunia maya. Wakil Menteri Komunikasi Wilfredo González mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa peraturan baru itu dibuat untuk melindungi data pribadi Kuba dan privasi pengguna.
Namun dia menambahkan bahwa mereka juga akan melindungi pejabat negara karena di bawah aturan baru tidak ada yang bisa merendahkan pejabat negara Kuba atau proses revolusioner Kuba.
Direktur Human Rights Watch Amerika José Miguel Vivanco menulis di Twitter bahwa dekrit itu adalah langkah untuk memperketat cengkeraman pemerintah di internet.
Sumber : BBC
