internetsehat.id

Merawat Kolaborasi Literasi Digital Indonesia

Literasi Digital

Kebijakan Sensor Twitter Dipertanyakan

fbnstatic.com

Jika kita lihat pertama kali, kebijakan sensor yang diterapkan oleh Twitter cukup masuk akal. Menurut kebijakan sensor Twitter, jika hukum dari suatu negara tertentu memerlukan konten di Twitter untuk lokal (dalam negeri suatu negara)  diblokir, maka Twitter akan mematuhi hukum tersebut karena hal tersebut memiliki dampak yang lebih rendah dibandingkan dengan keharusan menghadapi risiko Twitter diblokir  secara keseluruhan.

Namun jika melihat peristiwa yang baru saja terjadi, kebijakan sensor Twitter tersebut bisa dipertanyakan. Peristiwa tersebut adalah ketika pemerintah Pakistan mengajukan lima permintaan kepada Twitter untuk menyensor tweet yang berisi penghujatan dan tweet tidak etis termasuk gambar Nabi Muhammad. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Twitter sehingga sukses menghindari risiko pemblokiran situs Twitter seperti pernah terjadi dua tahun yang lalu.

Para kritikus mengatakan bahwa pada praktiknya, kebijakan sensor Twitter tidak bekerja cukup baik karena terlalu memberi ruang kekuasaan  bagi siapa saja untuk melakukan sensor yang bahkan dalam negara itu sendiri tidak memiliki cukup otoritas untuk memblokir atau menghapus konten.

Dalam kasus yang terjadi di Pakistan, lembaga yang mengirimkan permintaan blok ke Twitter adalah regulator telekomunikasi, yang kekuasaannya untuk terlibat dalam sensor telah dibantah oleh kelompok-kelompok hak-hak sipil. Peristiwa serupa juga terjadi di Rusia dan Ukraina, di mana Rusia telah meminta pemblokiran terhadap akun Twitter Ukraina dan akun oposisi yang tampaknya ditargetkan murni karena alasan politik, bukan hukum. Bahkan Electronic Frontier Foundation atau EFF yang umumnya mendukung kebijakan sensor Twitter sejak 2012, sekarang menuduh  Twitter melakukan reduksi isu kebebasan berbicara.

Ini artinya kebijakan sensor Twitter guna menghindari risiko yang lebih besar tidak efektif karena bisa dimanfaatkan oleh siapapun di suatu negara guna melakukan sensor atau pemblokiran konten, tidak semata karena alasan hukum, tetapi juga alasan politik.

Sumber: Engadget

Sumber Gambar: fbnstatic.com