Internet Sehat : Facebook telah memblokir akses di Thailand ke satu juta anggota kelompok yang membahas monarki, setelah pemerintah Thailand mengancam akan mengambil tindakan hukum. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan tindakan hukumnya sendiri untuk menanggapi tekanan dari Bangkok.

Thailand melihat gelombang protes anti-pemerintah yang mencakup seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk reformasi monarki. Kritik terhadap monarki adalah ilegal di Thailand. Akses dari dalam Thailand ke grup Royalist Marketplace diblokir pada Senin malam, tetapi tetap bisa diakses dari luar negeri.

Pavin Chachavalpongpun yang menjadi admin dari grup tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari satu juta anggota yang menunjukkan popularitasnya yang luar biasa. Chachavalpongpun mengatakan grup tersebut menyediakan platform untuk diskusi serius tentang monarki dan memungkinkan orang Thailand untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas tentang monarki, dari intervensi politik monarki hingga hubungan intim dengan militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan raja.

Facebook mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka dipaksa untuk membatasi akses ke konten yang dianggap ilegal oleh pemerintah Thailand. Dalam sebuah pernyataa, Facebook mengatakan bahwa permintaan seperti itu berat, melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dan memiliki efek mengerikan pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri. Facebook mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan gugatan hukum.

Thailand yang memaksa Facebook untuk membatasi akses ke grup tersebut juga dikecam keras oleh kelompok hak asasi. John Sifton, Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa pemerintah Thailand sekali lagi menyalahgunakan undang-undang yang terlalu luas dan melanggar hak untuk memaksa Facebook membatasi konten yang dilindungi oleh hak asasi manusia atas kebebasan berbicara.

Sumber : BBC